Sumedang Lakukan Percepatan Jumlah Dapur MBG

Kesibukan di salah satu dapur MBG(DOK/MI)

PEMERINTAH Kabupaten Sumedang mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal.

Targetnya, pada Februari 2026, seluruh dapur MBG sudah beroperasi. Saat ini, dapur MBG yang sudah beroperasi telah menjangkau 220 ribu penerima manfaat atu 61% dari total 365 ribu sasaran.

“Ketika Program MBG ini tuntas, dampaknya sangat besar. Masalah kesehatan masyarakat bisa ditangani dan pada saat yang sama ekonomi daerah ikut bergerak,” ujar Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir.

Dia menambahkan, saat ini Sumedang telah memiliki 114 dapur MBG. Pemkab Sumedang terus mendorong penambahan dapur agar sejalan dengan peningkatan jumlah penerima manfaat.

Selain kuantitas, Pemkab Sumedang juga menaruh perhatian besar pada aspek kualitas dan keamanan pangan. Dari 86 dapur yang wajib sertifikasi, sebanyak 47 dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).

Sisanya terus dikawal oleh tim kesehatan daerah. “Percepatan SLHS menjadi prioritas agar makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan sesuai standar gizi,” kata bupati.

Dia menambahkan Pemkab Sumedang mendorong pemenuhan bahan pangan MBG bersumber dari pertanian dan peternakan lokal, sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

“Kami ingin rantai pasoknya jelas dan terukur. Karena itu kami mendorong pembentukan Satgas MBG Daerah untuk menyusun roadmap pasokan, dari kebutuhan dapur hingga ketersediaan bahan pangan lokal,” jelasnya.

Ia menilai, pendekatan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat agar Program MBG menjadi penggerak ekonomi rakyat, bukan hanya program konsumsi.

Untuk menjaga akuntabilitas, Pemkab Sumedang telah mengembangkan dashboard MBG yang dapat diakses publik. Melalui sistem tersebut, setiap dapur melaporkan menu harian, nilai gizi, hingga dokumentasi makanan yang disajikan.

“Transparansi ini penting agar kualitas menu, ketepatan waktu distribusi, dan keamanan pangan bisa diawasi bersama oleh masyarakat,” katanya. (SG/Sugeng)