Menagih Deviden Demokrasi: Mengapa Hasil Tidak Sesuai Harga?

Rp71,3 triliun adalah harga yang dikeluarkan dalam pesta demokrasi yang lalu. Jika ditumpuk, tidak terbayangkan lagi seberapa tingginya kepala harus mendongak ke atas. Kalaulah kita berpesta, apakah makanan di pesta itu enak untuk disantap? Atau kita justru pulang sebagai tamu undangan dengan hati risau dan perut lapar?

Di bangku perkuliahan Ilmu Politik muncul gagasan bahwa demokrasi itu sebenarnya adalah pasar gagasan. Begitu idealnya. Tidak jauh-jauh, kata ‘pasar’ juga diikuti dengan logika dagang. Jika harga yang dikeluarkan mahal, maka barang yang harus didapatkan adalah kualitas premium. Analoginya: barang itu adalah pemimpin, barang itu bernama keadilan sosial untuk rakyat.

Melihat realitas yang ada, tidak menutup kemungkinan barang yang didapat oleh rakyat jauh dari harapan. Misalnya, cacat produksi. Harga yang dikeluarkan sebanding dengan nilai puluhan supercar, namun faktanya spesifikasi sepeda tua dengan rem blong yang diterima rakyat. Terdapat ketimpangan yang luar biasa antara ongkos yang dikeluarkan dengan kualitas pemimpin beserta jajarannya yang dihasilkan.

Tapi sebagai warga negara, kita patut bangga. Negara Indonesia bisa menjalankan demokrasi prosedural untuk menemukan pemimpin yang dipilih secara langsung atas kesadaran rakyat sendiri. Bahkan, jikalau Amerika Serikat hendak menjalankan demokrasi prosedural dengan cara pemilu langsung pun, mereka bisa belajar dari negara Indonesia. Kita juara perihal logistik pada proses penyelenggaraan pesta demokrasi itu, kita juara dunia soal tinta di jari kelingking kiri, kita juara soal paku yang mencoblos foto calon pemimpin di kertas, tapi kita nol besar ketika bicara soal etika dalam menjalankannya.

Istilah populer oleh ilmuwan politik menyebutnya ‘demokrasi prosedural’. Sibuk memastikan kotak suara terkunci rapat, misalnya. Namun, lupa memastikan apakah calon yang dipilih punya isi kepala yang rapat. Ragylia, Utami, dan Ramdhani dalam Jurnal Dimensi Hukum (2025) mendapat temuan yang menarik. Fakta pahitnya pasca-Pemilu 2024: kualitas undang-undang kita merosot tajam—serentak memicu kemarahan publik hingga turun ke jalan pada beberapa waktu belakangan ini, puncaknya pada bulan Agustus 2025.

Dinamika yang sungguh paradoksal. Optimisme politik dan ambisi politik para pemimpin menjadi penghambat akan tata kelola negara yang ideal. Sebut saja masalah kemiskinan (ekonomi), masalah kesehatan, dan masalah pendidikan yang seharusnya diselesaikan oleh para pemimpin dengan aksesnya untuk kedaulatan rakyat dan negara, justru kabur dan bahkan tidak terlihat.

Mabuk Administrasi

Gila hormat pada secarik kertas tinta di selembaran, perihal legal standing. Sampai lupa pada substansi. Menghabiskan waktu dan energi berbulan-bulan untuk membahas ijazah. Asli atau palsu. Berdebat perihal batas umur. Boleh atau tidak. Negara terlalu sibuk mengukur kepantasan seseorang dari selembar kertas legalisir, sampai lupa masih ada rakyat kecil yang di rumahnya belum ada lampu, dapur yang tidak berasap, petani yang hasil panennya dicekik harga oleh tengkulak, hingga mahasiswa yang tidak makan dan memikirkan uang kuliah untuk belajar di semester depan.

Sejak kapan tantangan bangsa ini soal ijazah? Tantangan yang perlu dipikul bersama adalah masalah yang diderita masyarakat kecil di perdesaan sana, masyarakat yang belum tahu di mana rumah mereka setelah dibawa hanyut banjir di Pulau Sumatera. Seorang pemimpin bisa saja punya administrasi lengkap, ijazahnya berderet, umurnya cukup. Tapi bagaimana dengan isi otaknya dalam menyelesaikan masalah warganya? Bisa berjalan di tempat negara ini. Kita perlu pemimpin yang menyelesaikan permasalahan dengan strategi, kita butuh pemimpin yang bisa berpikir—bukan cuma perintah sana-sini, bukan pula yang dipoles kosmetik politik.

Obsesi pada administrasi itu ironisnya justru menutupi borok etika yang menganga. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi monumen kelam sejarah hukum kita. PBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil mencatat dengan tinta merah adanya pelanggaran etik berat, di mana aturan main diubah seenaknya di tengah laga. Ini preseden buruk bagi generasi muda: bahwa proses tidak penting, yang utama adalah hasil dan koneksi “paman”.

Akibatnya, meritokrasi mati suri. Anak petani yang cerdas dipaksa kalah oleh anak pejabat yang biasa-biasa saja. Riset Ragylia, Utami, dan Ramdhani (2025) menyebutkan sekitar 39 persen anggota DPR periode 2024-2029 memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik, meskipun data dari lembaga pemantau seperti ICW menunjukkan angka sekitar 30 persen. Gedung wakil rakyat telah berubah wujud menjadi gedung arisan keluarga. Bahayanya, undang-undang yang lahir dari rahim nepotisme semacam ini rentan hanya melayani kepentingan dinasti, sementara aspirasi kritis dari kampus dan jalanan dianggap sepi.

Menagih Dividen

Kita tidak bisa terus begini. Uang triliunan itu bukan jatuh dari langit, uang itu hasil pajak dari keringat rakyat. Uang tukang bakso, uang

petani sawit, uang buruh pabrik. Mereka berhak menagih dividen demokrasi. Dividen itu bukan berupa serangan fajar. Bukan pula sembako lima tahun sekali. Dividen itu adalah kebijakan yang menyejahterakan, yang membuat dapur mereka tetap berasap.

Peringatan keras sudah diberikan oleh Litbang Kompas (2024). Politik uang dan ketidaknetralan aparat telah merusak fondasi kita. Logikanya sederhana: jika biaya masuk politik mahal, pejabat terpilih pasti akan mencari cara balik modal. Korupsi menjadi niscaya. Lingkaran setan ini harus diputus sekarang juga.

Kita harus berani mengubah haluan. Jangan lagi terpesona oleh gimik. Joget dan nyanyian tidak akan menurunkan harga beras. Wajah polos tidak menjamin keberpihakan pada wong cilik. Kita harus kembali pada akal sehat. Uji gagasan mereka, cecar visi-misinya. Jangan biarkan mereka bersembunyi di balik ketiak orang tua atau penguasa sebelumnya.

Pemerintahan baru punya utang besar. Legitimasi mereka mungkin sah secara hukum, tapi cacat secara etika. Cara menebusnya hanya satu: Bekerjalah dua kali lebih keras. Buktikan bahwa keraguan publik itu salah. Hentikan praktik legislasi ugal-ugalan dan dengarkan kembali suara masyarakat sipil.

Mahasiswa dan kaum intelektual tidak boleh diam. Kita adalah penjaga api. Jika api itu padam, gelap gulita masa depan republ...