Perencanaan Terintegrasi Diganjar Penghargaan

Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan (DIPKK) Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Raja Malem Tarigan.(Dok. IAP)

IKATAN Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta memberikan Anugerah Karya Negara kepada Raja Malem Tarigan dalam Kongres IAP DKI Jakarta 2025. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya di bidang perencanaan wilayah dan kota serta perannya dalam penguatan organisasi profesi perencana.

Penghargaan tersebut menempatkan Raja Malem Tarigan, yang saat ini menjabat Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan (DIPKK) Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), sebagai salah satu figur yang dinilai konsisten mendorong praktik perencanaan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan dan investasi kawasan.

Di BPODT, Raja Malem Tarigan terlibat dalam implementasi masterplan Toba Caldera Resort, perumusan strategi investasi pariwisata, pengembangan kawasan, hingga pengelolaan aset di wilayah otorita Danau Toba. Pendekatan yang diterapkan mengaitkan aspek tata ruang, pengembangan properti, dan prinsip keberlanjutan dalam satu kerangka perencanaan.

Lulusan Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2002 ini juga dikenal aktif dalam organisasi profesi. Di Ikatan Ahli Perencanaan, ia pernah menjabat Sekretaris Jenderal IAP DKI Jakarta selama dua periode, 2016-2019 dan 2019-2022, serta kini tercatat sebagai pengurus nasional. 

Selain itu, ia juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal DPP Realestat Indonesia (REI) periode 2023–2027 dan terlibat dalam jejaring internasional Eastern Regional Organization for Planning and Housing (EAROPH).

Menanggapi penghargaan tersebut, Raja Malem Tarigan menekankan bahwa perencanaan harus berdampak langsung bagi masyarakat. "Perencanaan bukan sekadar menyusun dokumen, tetapi memastikan setiap kebijakan, investasi, dan pemanfaatan aset publik benar-benar memberi nilai tambah jangka panjang bagi masyarakat," ujarnya dikutip pada Rabu (17/12). 

Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor dalam pembangunan kota dan kawasan. "Perencana harus mampu menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Tanpa kolaborasi, perencanaan tidak akan efektif menjawab tantangan urban yang semakin kompleks," katanya.

Kongres IAP DKI Jakarta 2025 mengangkat tema Jakarta 500: Planning the Global Future, seiring persiapan Jakarta menuju usia lima abad pada 2027. Forum ini menjadi ruang diskusi mengenai arah perencanaan jangka panjang Jakarta dalam menghadapi urbanisasi, perubahan iklim, serta dinamika ekonomi global, dengan target memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan. (Z-10)