Cegah Korupsi dengan Perencanaan dan Pelaporan yang Baik

(MI/Bayu Anggoro)

Aparatur sipil negara (ASN) diminta lebih cermat dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan setiap kebijakan pemerintahan. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang berujung kepada persoalan hukum.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia (hakordia) tingkat Provinsi Jawa Barat, di Bandung, Rabu (17/12). Dia menjelaskan, hakordia yang diperingati setiap 9 Desember menjadi momentum penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Terlebih, dia menilai pencegahan korupsi harus dilakukan sistematis dan terkoordinasi. "Pencegahan korupsi harus sistematis, dengan memperbaiki pengawasan, peningkatan tata kelola, dan perbaikan kinerja," katanya.

Maka dari itu, Erwan menyebut sedikitnya terdapat empat aspek penting harus dijaga agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Menurutnya ASN harus matang dalam perencanaan setiap kegiatan pembangunan.

"Segala sesuatu berangkat dari perencanaan yang baik. Contohnya kalau membangun, siapkan FS dan DED-nya, karena ini jadi dasar penganggaran," katanya. Dengan begitu, lanjutnya, penganggaran pun harus dilakukan sebaik mungkin sehingga tidak melebihi kebutuhan.

"Anggarkan sesuai dengan FS dan DED tadi," katanya. Setelah itu, pelaksanaan pun harus sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. ,x
"Misalnya perencanaan untuk pagar, tapi dipakai membangun toilet. Kenapa enggak dari awal saja untuk toilet," katanya.

Terakhir, lanjut Erwan, pelaporan harus disajikan sebaik mungkin. Menurutnya hal ini sangat penting karena tidak jarang menjadi penyebab persoalan hukum. "Ketika dalam pelaporan ada berkas terselip, ini akan jadi temuan. Laporan jangan dianggap sepele. Laporkan secara periodik. Langsung laporkan, jangan ditunda-tunda," katanya.

Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Eman Sulaeman menjelaskan, pihaknya serius dalam melakukan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terlebih, menurutnya saat ini sangat banyak program unggulan pemerintah baik pusat maupun daerah yang memerlukan tingkat pengawasan intensif.

"Banyak kegiatan seperti MBG, sekolah rakyat. Itu harus jadi perhatian, karena pemerintah pusat sudah mengucurkan anggaran tersebut. Sehingga kita meski tidak langsung melaksanakan, kita memonitor, kita ikut bertanggungjawab," katanya.

Di tempat yang sama, Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek Pembangunan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Intan Lasmi Susanto, menjelaskan, pihaknya fokus pada pengawasan proaktif, terintegrasi, berbasis risiko, dan berorientasi pada pencapaian tujuan strategis nasional. "Dengan penekanan kuat pada pencegahan korupsi, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pengawalan program prioritas nasional, serta sinergi pengawasan lintas instansi (pusat-daerah) yang didukung teknologi melalui sistem informasi digital," katanya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melibatkan pendekatan  sistematis, transparan, dan partisipatif yang berfokus pada kinerja dan pengelolaan keuangan. "Strategi utamanya mencakup penerapan sistem akuntabilitas yang kuat, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang efektif," katanya.

Sepanjang 2025 ini, tambah Intan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat beserta jajaran telah mengungkap ratusan kasus korupsi. "Total uang negara yang diselamatkan sebesar Rp211 miliar," katanya. (H-1)