KPK Usut Penurunan Nilai PBB PT Wanatiara Persada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan suap terkait proses penurunan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang seharusnya dibayarkan PT Wanatiara Persada untuk tahun 2023, dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mengetahui tahapan penentuan nilai pajak karena penurunan drastis tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Saat ini, penyelidikan difokuskan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

KPK memandang dua direktorat di Ditjen Pajak memiliki peran signifikan dalam proses penilaian PBB bagi PT Wanatiara Persada. Menurut Budi, terdapat indikasi konsultasi dari KPP Madya Jakarta Utara dengan pihak-pihak di Ditjen Pajak.

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2026, menangkap delapan orang terkait dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi dan Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto.

Edy Yulianto diduga memberikan suap sebesar Rp4 miliar kepada pegawai KPP untuk mengurangi kewajiban pembayaran PBB PT Wanatiara Persada dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara