Haruskah Pemimpin Uni Eropa Masuk Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump?

Bendera Uni Eropa.(Freepik)

TAHAP selanjutnya dari rencana perdamaian Jalur Gaza, Palestina, yang disponsori Amerika Serikat (AS) melibatkan pembentukan Dewan Perdamaian. Trump ingin memimpinnya dan, meskipun telah banyak dikritik, negara-negara Eropa juga menginginkan kursi di dalamnya. Rencana itu disebut-sebut sebagai penipuan neo-kolonialisme hingga penghinaan terhadap hukum internasional.

Namun terlepas dari semua itu, beberapa pemimpin Eropa masih mengatakan mereka menginginkan kursi di Dewan Perdamaian Gaza yang baru. Ini merupakan badan administratif yang akan memainkan peran integral dalam fase selanjutnya dari rencana perdamaian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

Menurut rencana perdamaian Gaza 20 poin, yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump tahun lalu, Dewan Perdamaian akan mengawasi bantuan dan rekonstruksi serta mengawasi administrasi teknokratis Palestina di Gaza.

Trump mengatakan bahwa ia akan memimpin Dewan Perdamaian, yang akan memiliki 15 anggota. Rencana perdamaian, termasuk Dewan Perdamaian, diformalkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada pertengahan November tahun lalu.

Sejauh ini, argumen utama yang diajukan menentang Dewan Perdamaian ialah hal itu tidak memberikan hak kepada Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan tidak memiliki tanggal berakhir. Itu karena Dewan Perdamaian mungkin hanya memfasilitasi kelanjutan dari hal yang diklasifikasikan PBB sebagai pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan itu bertentangan dengan hukum internasional dalam sejumlah hal.

Misalnya, bertentangan dengan pendapat tahun 2024 tentang konflik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional di Belanda, Dewan Perdamaian mengubah sesuatu yang disebut pengadilan sebagai hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri rakyat Palestina menjadi hak istimewa bersyarat. Demikian tulis peneliti hukum Safia Southey dalam sebuah teks untuk American Society of International Law bulan lalu.

Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Nickolay Mladenov, seorang diplomat Bulgaria, akan menjadi direktur Dewan Perdamaian. Mladenov adalah koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah antara tahun 2015 dan 2020 dan dikenal oleh politisi Israel dan Palestina.

Kemungkinan akan ada pengumuman lebih lanjut tentang anggota lain Dewan Perdamaian segera, meskipun belum jelas kapan. Laporan menunjukkan bahwa Trump akan mengumumkan nama-nama tersebut minggu ini menjelang pertemuan pertama dewan yang diperkirakan akan diadakan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Swiss minggu depan. 

Selain Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Turki, negara-negara Eropa yang diperkirakan akan diundang untuk bergabung ialah Inggris Raya, Jerman, Prancis, dan Italia. Namun pada Selasa, berita yang diterbitkan oleh surat kabar Israel Haaretz menunjukkan bahwa pemerintahan Trump mungkin ingin mengubah mandat Dewan Perdamaian.

Sumber-sumber mengatakan kepada Haaretz bahwa jika Dewan Perdamaian berkinerja baik di Gaza, mereka dapat diminta untuk menangani konflik lain, termasuk perang di Ukraina, dan pada akhirnya dapat berfungsi sebagai semacam alternatif bagi PBB.

Sudah jelas bahwa Dewan Perdamaian akan bertindak di luar kerangka PBB dengan cara yang menurut pengamat belum pernah terjadi. Namun, gagasan untuk sepenuhnya mengabaikan PBB di masa depan akan menimbulkan keresahan di antara calon anggota Dewan Perdamaian dari Eropa.

"Jadi, bertentangan dengan yang diumumkan, kita mungkin tidak akan melihat pengumuman anggota Dewan Perdamaian dalam beberapa hari mendatang, melainkan akhir bulan ini," kata Muriel Asseburg, seorang ahli Timur Tengah di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, atau SWP, kepada DW. 

"Mandat (baru) Dewan Perdamaian harus dibagikan terlebih dahulu kepada calon anggota. Jika ada anggapan bahwa ini akan menjadi mekanisme alternatif bagi PBB, antusiasme akan jauh berkurang."

Eropa ingin bergabung dengan Dewan Perdamaian

Pada November, Komisioner Uni Eropa untuk Mediterania, Dubravka Suica, mengatakan bahwa anggota blok tersebut harus duduk di Dewan Perdamaian. Pada Desember, para pemimpin Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang mendukung gagasan tersebut. "(Uni Eropa) siap mendukung pembentukan Dewan Perdamaian dan akan secara aktif terlibat dengan mitra dalam langkah selanjutnya," kata mereka.

Namun, mengingat banyaknya kritik yang dilayangkan terhadap Dewan Perdamaian, haruskah para pemimpin Eropa benar-benar begitu antusias?

Pada Oktober, lembaga think tank Carnegie Europe yang berbasis di Brussels mengajukan pertanyaan serupa kepada sembilan pakar di kawasan tersebut. Sebagian besar menjawab dengan nada, "Ya, tetapi."

"Uni Eropa harus mengupayakan kursi di sana, tetapi hanya jika mereka mengubah retorika menjadi kebijakan konkret," kata HA Hellyer, seorang peneliti senior di Royal United Services Institute di London. "Jika tidak, mereka hanya akan menjadi kehadiran yang melegitimasi di meja orang lain, memberikan kredibilitas pada proses yang tidak menawarkan perdamaian yang adil maupun langgeng."

"Uni Eropa harus mempertimbangkan untuk bergabung dengan dewan perdamaian yang diusulkan, tetapi hanya jika syarat-syarat utama terpenuhi," kata Hussein Baoumi, wakil direktur Amnesty International untuk Timur Tengah. "Namun, kerangka kerja dewan tersebut tetap tidak jelas serta risiko politik, hukum, dan reputasinya cukup besar."

"Jika Eropa terlibat, keterlibatan tersebut harus dikondisikan pada kepatuhan terhadap kerangka kerja normatif," kata Zaha Hassan, seorang pengacara hak asasi manusia dan peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, kepada DW. "Jika tidak, mereka akan memfasilitasi kejahatan perang dan pembongkaran sistem berbasis aturan kita." 

Dalam satu artikel di Desember, Hassan menunjukkan bagaimana mustahil untuk menyelaraskan rencana perdamaian Gaza, seperti yang diuraikan dalam Resolusi 2803, dengan pengadilan hukum internasional.

Bisakah Eropa berbuat baik di Dewan Perdamaian?

Eropa mungkin akan memiliki pengaruh lebih besar dalam konflik ini jika mereka berada di Dewan Perdamaian daripada yang sebenarnya mereka miliki selama dua setengah tahun terakhir, kata Asseburg dari SWP.

Ada sejumlah hal yang dapat mereka lakukan untuk mewujudkan penyelesaian yang berkelanjutan, "Meskipun secara realistis, dalam jangka pendek, tidak ada peluang negosiasi Israel-Palestina tentang penyelesaian dua negara," katanya. Ia merujuk pada gagasan negara Palestina dan Israel yang berdampingan.

Eropa dapat memanfaatkan peran mereka sebagai donor untuk rekonstruksi Gaza dan melanjutkan dukungan teknis melalui misi Eropa yang ada, seperti pelatihan polisi Palestina. Untuk memiliki pengaruh, Eropa juga harus bekerja dengan cara yang lebih terpadu dan dapat bekerja sama dengan negara-negara Arab yang mungkin memiliki lebih banyak kesamaan daripada AS.

"Akankah Eropa berhasil?" tanya Asseburg. "Yah, kita tidak akan melihat kemajuan tanpa AS. Jadi ini satu-satunya pilihan yang ada. Itulah mengapa Eropa dapat dan harus mencoba untuk berada di Dewan Perdamaian dan mencoba untuk memengaruhinya sebanyak mungkin agar kebijakan selaras dengan hukum internasional dan standar kemanusiaan, dan untuk mencoba mencapai penyelesaian yang berkelanjutan."

Karena rekam jejak Eropa dengan pemerintahan AS di masa lalu mengenai topik ini dan fakta bahwa blok tersebut jauh lebih fokus pada perang Ukraina dan potensi rencana AS untuk Greenland, direktur European Middle East Project yang berbasis di Brussels, Martin Konecny, tidak terlalu optimistis.

"Mengingat kepatuhan Eropa yang lebih luas terhadap AS, risikonya adalah kehadiran Eropa di Dewan Perdamaian akan 90% hanya sebagai formalitas dan 10% sebagai pemberi pengaruh," kata Konecny yang organisasinya mempromosikan pembuatan kebijakan berbasis fakta untuk konflik Israel-Palestina. "Artinya, ini terutama tentang melegitimasi skema yang akan dipromosikan Amerika, yang pada gilirannya akan dikoordinasikan dengan Israel."

Di sisi lain, Konecny ​​mengatakan kepada DW, tidak terlibat dengan Dewan Perdamaian juga bukan solusi karena itu menyerahkan semua kepada AS. "Jadi ini akan menjadi tindakan penyeimbangan yang sangat sulit bagi Eropa dan mereka harus siap untuk menolak posisi AS yang bermasalah," pungkasnya. (I-2)