Hari PRT Nasional, Koalisi Sipil Tuntut Pengesahan RUU PPRT

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menuntut Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan Undang-Undang Pelindungan PRT. Adapun tuntutan ini disampaikan dalam rangka peringatan Hari PRT Nasional yang jatuh pada 15 Februari 2026.

Koalisi menilai pengesahan RUU PPRT terlalu berlarut-larut. Padahal, pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, Presiden Prabowo telah menjanjikan akan mengesahkan RUU PPRT dalam tiga bulan.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau Jala PRT, Lita Anggraini, mengatakan pembahasan RUU PPRT melalui rapat dengar pendapat di DPR hanya berputar-putar, namun tak ada progres berarti. “Padahal RUU PPRT ini sudah diperjuangkan selama 22 tahun. Sampai k...