Rakornas 2026: Strategi Pusat-Daerah Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Presiden Prabowo Subianto di Rakornas 2026.(Dok. Komdigi)

PEMERINTAH pusat dan pemerintah daerah memperkuat sinergi kebijakan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas 2026) guna merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Langkah strategis ini difokuskan pada harmonisasi regulasi investasi dan percepatan hilirisasi industri di tingkat regional.

Presiden Prabowo Subianto, saat membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum lompatan pembangunan. Menurut Presiden, kesamaan gerak langkah antara pusat dan daerah adalah syarat mutlak untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

"Keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah. Kita berada di sini adalah karena rakyat kita, untuk melayani rakyat kita," ujar Presiden Prabowo di hadapan ribuan kepala daerah.

Fokus pada Kedaulatan Pangan dan Energi

Dalam forum yang dihadiri oleh 4.487 peserta tersebut, pemerintah menekankan bahwa pencapaian angka 8 persen tidak hanya bergantung pada konsumsi domestik, tetapi juga pada penguatan kedaulatan pangan dan energi. Kepala daerah diminta untuk memastikan program-program prioritas nasional berjalan tanpa hambatan birokrasi.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa Rakornas 2026 dirancang sebagai wadah pemberian arahan strategis kepada para kepala daerah bersama Forkopimda. Fokus utamanya adalah mengakselerasi pelaksanaan program unggulan Presiden dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045.

“Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Benni dalam keterangannya.

Tantangan dan Optimisme Pembangunan

Meski target 8 persen dinilai ambisius oleh sejumlah pengamat ekonomi, pemerintah tetap optimistis dengan mengandalkan stabilitas Mata Uang Rupiah dan peningkatan kualitas belanja daerah. Presiden mengingatkan bahwa keberadaan aparatur negara di semua tingkatan harus fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Rakornas ini juga menjadi ajang evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang tahun 2025. Dengan koordinasi yang lebih ketat melalui jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah berharap hambatan investasi di daerah dapat ditekan secara signifikan.

Rakornas 2026 turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh di tengah ketidakpastian kondisi global pada tahun 2026. (H-3)