Menteri Yusril: Pilkada Tidak Langsung Lebih Efektif Tekan Politik Uang

Ilustrasi(ANTARA/Muhamad Nurman)

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD lebih efektif untuk menekan praktik politik uang dibandingkan dengan sistem pilkada langsung yang selama ini diterapkan.

Menurut Yusril, salah satu persoalan utama dalam pilkada langsung adalah tingginya biaya politik yang berujung pada maraknya praktik money politics di berbagai daerah.

“Kalau saya sendiri, secara pribadi, sebenarnya lebih baik pemilihan tidak langsung. Biayanya lebih murah dan tidak menimbulkan politik uang yang besar seperti yang terjadi selama ini,” kata Yusril kepada Media Indonesia, Rabu (14/1).

Ia menjelaskan, mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai lebih mudah diawasi karena jumlah pemilih yang terbatas, sehingga potensi penyimpangan dapat dikendalikan.

“Anggota DPRD satu kabupaten itu jumlahnya sekitar 20 orang. Kalau 20 orang itu disuap, masih bisa diawasi. Tapi kalau satu kabupaten dipakai money politics, bagaimana cara mengawasinya? Itu problemnya,” ujarnya.

Yusril mengingatkan, meskipun pemerintah memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, sistem pilkada langsung justru berpotensi membuka ruang praktik korupsi secara lebih luas.

“Di satu pihak kita anti-korupsi, tapi di pihak lain kita membuka peluang korupsi dengan sistem pemilihan langsung seperti itu. Itu yang sangat saya khawatirkan,” pungkasnya. (Dev/I-1)