Kementerian PU Bersiap Garap Proyek 222 Dapur MBG

Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (21/11).

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto, mengatakan penandatanganan kontrak itu untuk paket fisik konstruksi dan paket konsultan supervisi. Paket SPPG 1 mencakup 78 lokasi di beberapa wilayah di Sumatera, dengan pelaksana PT Hutama Karya senilai Rp 639,23 miliar dan konsultan supervisi PT Tata Karya senilai Rp 7,31 miliar.

Sementara itu paket SPPG 2 mencakup 74 lokasi di Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, dan beberapa daerah di Kalimantan, dengan pelaksana PT Adhi Karya senilai Rp 581,23 miliar dan konsultan supervisi PT Ciriajasa Cipta Mandiri senilai Rp 6,31 miliar. Sehingga nilai kontrak ini mencapai sekitar Rp 1,23 triliun.

“Sebaran lokasi yang tidak berada di setiap provinsi, maka jumlah paket kontrak pekerjaan ini dibagi dalam tiga wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2, dan 3,” kata Bisma dalam acara penandatanganan di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/11).

Adapun paket SPPG 3 yang mencakup 70 lokasi direncanakan akan diteken pada Senin, 24 November 2025. Bisma menambahkan, acuan desain pembangunan SPPG mengacu pada Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025 mengenai desain purwarupa bangunan SPPG.

Desain tersebut mengarah pada pembangunan dapur higienis, penggunaan material dinding yang aman terhadap bakteri dan jamur plafon, serta lapisan dinding tahan api di area memasak, lantai berlapis epoxy, sistem tata udara, filter air bersih, pengolahan air limbah, hingga perlengkapan pemadam kebakaran.

“(Gedung SPPG) ini menggunakan konstruksi modular sehingga diharapkan pembangunan dapat lebih cepat,” ujar Bisma.

Lebih lanjut, Bisma mengungkapkan setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap kesiapan lokasi, dari total 264 lokasi SPPG yang ditetapkan sebelumnya, beberapa dinyatakan belum siap dibangun pada 2025 karena persoalan seperti status lahan yang masih dalam proses pengalihan. Dengan demikian, lokasi yang siap dibangun pada 2025 berjumlah 222 titik di 29 provinsi.

“Mohon izin kami menyampaikan pesan kepada BPK dan para penyedia jasa konstruksi yang melakukan kontrak agar melakukan rencana mitigasi dan antisipasi yang cermati dari segala risiko yang berakibat pada keselamatan dan kualitas kerja,” tutur Bisma.

Sebelumnya, BGN menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) bersama Kementerian PU dan Kementerian Dalam Negeri untuk pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di 806 titik. Nantinya, SPPG tersebut tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Pembangunan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kementerian PU. Akan ada pembagian, di mana BGN akan membangun 264 SPPG dan Kementerian PU akan membangun 542 SPPG.

“Alhamdulillah saya mendapatkan komitmen dari Kementerian PU bahwa di PU juga ada dana yang bisa digunakan yang bisa mempercepat itu sehingga nanti untuk daerah-daerah terpencil saya kira dana APBN akan ada,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam penandatanganan SKB di Kantor BGN, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (21/11).

Untuk anggaran, Dadan tidak memberi detail total kebutuhan untuk membangun 806 SPPG tersebut. Namun, ia menuturkan biaya pembangunan diperkirakan Rp 2-3 miliar per unit.