Kemenhut Luncurkan Mandara untuk Integrasi Data Mangrove Nasional

Kementerian Kehutanan merilis platform Mandara.(Kemenhut)

Kementerian Kehutanan resmi meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (Mandara) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional. Platform ini dirancang untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi kawasan pesisir yang lebih terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Peluncuran Mandara dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Dyah Murtiningsih, di Jakarta, Selasa (10/2). Dyah menjelaskan bahwa Mandara berfungsi menghimpun, memverifikasi, serta mengintegrasikan data mangrove dari berbagai sumber agar tersedia satu rujukan nasional yang akurat dan mutakhir.

“Dengan Mandara, kita mengakhiri era data yang berbeda-beda dan beralih ke satu sistem terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujar Dyah.

Ia menuturkan, selama ini fragmentasi data menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan mangrove. Perbedaan sumber dan metode pendataan kerap menyulitkan penyusunan rencana rehabilitasi yang tepat sasaran.

“Melalui Mandara, seluruh pemangku kepentingan menggunakan rujukan data yang sama, sehingga perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi rehabilitasi mangrove dapat berjalan lebih sinkron dan akuntabel,” katanya.

Dyah menegaskan bahwa penguatan sistem data merupakan fondasi penting dalam upaya perlindungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim. Data yang kredibel dinilai akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Data yang kuat akan melahirkan kebijakan yang tepat, rehabilitasi yang efektif, serta menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove,” ujarnya.

Pengembangan MANDARA, lanjut Dyah, merupakan bagian dari reformasi tata kelola kehutanan berbasis digital yang terus diperkuat oleh Kementerian Kehutanan. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan mangrove.

“Ke depan, Mandara akan terus dikembangkan agar mampu mendukung perencanaan di tingkat nasional, daerah, hingga tapak, sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui sistem informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan mangrove, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat pesisir.

“Mandara menjadi ruang bersama bagi seluruh pihak untuk berkontribusi menjaga mangrove Indonesia sebagai benteng alami pesisir dan aset penting pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Nikolas Nugroho Sujobasuindro, mengatakan kehadiran MANDARA akan memperkuat pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi.

“Mandara membantu memastikan lokasi rehabilitasi, luasan, jenis kegiatan, serta capaian di lapangan dapat dipantau secara lebih akurat dan transparan,” katanya.

Ia menambahkan, integrasi data melalui MANDARA juga mempermudah sinkronisasi program rehabilitasi mangrove yang didanai melalui APBN maupun skema non-APBN, termasuk kerja sama dengan mitra pembangunan dan dunia usaha.

“Dengan data yang terintegrasi, rehabilitasi mangrove dapat dilakukan secara lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Peluncuran Mandara juga mendukung Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga riset, dan masyarakat. Kementerian Kehutanan optimistis platform ini akan memperkuat tata kelola mangrove nasional dalam mendukung perlindungan pesisir, mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. (E-3)