Gus Ipul Kobarkan Jihad Data di Sidoarjo demi Bansos Tepat Sasaran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf(MI/Heri Susetyo)

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengajak ratusan kepala desa dan camat di Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan "jihad" dalam menghadirkan data kemiskinan yang akurat. Hal itu ditegaskan Gus Ipul saat menyosialisasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Mal Pelayanan Publik Sidoarjo, Jumat (6/2).

Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran. 

Ia mengakui bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah masih ditemukannya ketimpangan antara data administratif dengan realitas di lapangan.

“Data ini sangat strategis sebagaimana arahan Bapak Presiden. Di lapangan kita masih menemukan data yang harus diperbaiki. Ini pekerjaan rumah besar kita. Kalau dilakukan bersama dan konsisten, kesalahan data akan makin berkurang,” ujar Gus Ipul.

Ujung Tombak di Tingkat Desa

Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN akan berdampak langsung bagi keluarga prasejahtera yang selama ini belum terjangkau bantuan. 

Dengan data yang presisi, intervensi pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap keluarga, baik melalui program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.

Meski jalur formal terus berjalan, Gus Ipul mengingatkan bahwa validasi paling otentik berada di tangan pengurus lingkungan terkecil. Ia meminta peran aktif masyarakat melalui musyawarah di tingkat dusun, RT, dan RW.

“Jalur formal tetap berjalan, tapi musyawarah di tingkat dusun, RT, dan RW juga penting. Operator desa menjadi ujung tombak input data, karena itu perlu pelatihan yang memadai agar data yang dihasilkan akurat,” tuturnya.

Target Digitalisasi Bansos

Sebagai perbandingan, Gus Ipul memaparkan keberhasilan perbaikan data di Banyuwangi. Sebelumnya, tingkat ketidaktepatan sasaran di wilayah tersebut mencapai 77%, namun setelah dilakukan pembenahan intensif, angka tersebut berhasil ditekan hingga 28%.

Melalui langkah digitalisasi bansos yang sedang digalakkan, Kementerian Sosial menargetkan margin kesalahan data secara nasional dapat ditekan secara drastis hingga di bawah 10%, bahkan menyentuh angka 5%.

“Kalau data kita akurat, tidak ada keluarga miskin yang terlewat. Karena bantuan itu berbasis data, dan data itu hadir dari bawah, dari RT, RW, desa, sampai pusat,” tegasnya.

Gayung bersambut, Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses pemutakhiran data ini hingga level terbawah. Ia menegaskan bahwa jajaran Pemkab Sidoarjo akan bergerak cepat mendukung penuh integrasi data tersebut.

“Kami di daerah tentu mensupport, mulai dari RT, RW sampai desa, bagaimana mewujudkan data yang benar-benar akurat. Data itu sangat penting,” pungkas Subandi. (Z-1)