FKUB Lembata Bentuk Pokja Kerukunan Sebagai Pioner Desa Moderasi

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lembata, NTT, menggelar sosialisasi Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 .(MI/Alexander P Taum)

SETELAH ditetapkan sebagai Kampung Kerukunan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lembata, Desa Pancasila oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, dan Desa Moderasi oleh Kementerian Agama, FKUB Kabupaten Lembata langsung membentuk Pokja Kerukunan Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Pembentukan pokja diawali dengan sosialisasi Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Kepala Kantor Kementerian Agama Lembata, Jamaludin Malik mengatakan Desa Pada menjadi salah satu desa moderasi dari 1.000 desa moderasi yang ditetapkan Kementerian Agama. 

Hal yang mendasari pembentukan desa moderasi adalah adanya beberapa rumah ibadah di wilayah tersebut, serta interaksi sosial antarumat beragama yang berjalan bagus. 

"Dan ada peluang menjadi role model atau contoh bagi kehidupan beragama di tempat lain yang ada di Kabupaten Lembata dan NTT. Kita berharap Desa Pada menjadi pionir desa moderasi di Kabupaten Lembata," ujar Jamaludin, Sabtu (2/8).

Ia pun mengapresiasi pemerintah Desa Pada yang bekerja sama dengan FKUB membentuk Pokja Kerukunan. Pembentukan pokja itu menjadi penting karena melihat berbagai peristiwa belakangan ini yang merusak kerukunan dan memicu gesekan antarumat beragama. 

"Susahnya ada di masyarakat kecil. Insya Allah di NTT, Flores dan Lembata, kita menyadari kita berasal dari satu suku besar. Ada perekat budaya dan kearifan lokal yang menjaga kebersamaan kita," ujarnya.

Dia menegaskan, interaksi sosial di NTT, khususnya Lembata, bukan berdasarkan teori-teori, tetapi tumbuh dari jiwa dalam kebersamaan yang ada sejak dulu dan terus tumbuh.

Sekretaris Desa Pada Muktar Sabon Ama, menuturkan Desa Pada sebagai  desa moderasi dalam implementasinya sudah berjalan baik di masyarakat sejak dulu.

Muktar berharap pembentukan Pokja Kerukunan tidak sekadar formalitas, tetapi perlu terus diperhatikan agar keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat. (PT/P-2)