Eks Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Divonis Lima Tahun Penjara

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol yang pernah membuat keputusan darurat militer dijatuhkan hukuman lima tahun penjara pada Jumat (16/1/2026). Hal itu setelah pengadilan menyatakan Yoon bersalah atas sejumlah dakwaan, termasuk menghalangi upaya penyidik untuk menahannya tahun lalu.

Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan vonis tersebut dalam putusan pertama terkait kasus yang berawal dari penerapan darurat militer oleh Yoon yang berlangsung singkat pada Desember 2024. Dakwaan utama dalam persidangan Jumat itu menyebutkan, Yoon memerintahkan Dinas Pengamanan Presiden untuk menghalangi penyidik dalam melaksanakan surat perintah penahanan terhadap dirinya.

Perintah itu dilakukan di kediaman resmi presiden pada Januari 2025. Hakim ketua Baek Dae-hyun, yang memimpin persidangan dan disiarkan langsung, menegur Yoon yang hadir dalam kondisi ditahan.

Dia menyatakan, Yoon secara efektif telah memprivatisasi kekuatan bersenjata melalui aparatur Dinas Pengamanan Presiden yang seharusnya setia kepada Republik Korea, demi keselamatan dan kepentingan pribadinya. Hakim menegaskan, demi memulihkan supremasi hukum yang dirusak oleh tindak pidana terdakwa, diperlukan hukuman berat yang sepadan dengan kesalahannya.

Dikutip dari Yonhap, vonis tersebut setengah dari tuntutan tim jaksa khusus Cho Eun-suk yang bulan lalu meminta hukuman 10 tahun penjara. Jaksa menilai Yoon telah melakukan kejahatan serius dengan memanfaatkan lembaga negara untuk menutupi dan membenarkan perbuatan pidananya.

Selain menghalangi proses penahanan, Yoon juga didakwa melanggar hak sembilan anggota kabinet yang tidak diundang dalam rapat peninjauan rencana darurat militer. Selain itu, juga menyusun dan kemudian memusnahkan revisi maklumat setelah status darurat militer dicabut.