Blueprint Ideologi Kesehatan Harus Adil dan Partisipatif

Indonesia Health Development Center (IHDC) resmi meluncurkan laporan publik hasil kajian berjudul “Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025”.(MI/HO)

SEBUAH inisiatif penting dalam arah pembangunan kesehatan nasional hadir pada Rabu (20/8). Indonesia Health Development Center (IHDC) resmi meluncurkan laporan publik hasil kajian berjudul “Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025”, sebuah gagasan strategis yang ingin membangun lewat kemitraan agar sistem kesehatan Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya yaitu keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan partisipasi publik.

Bertempat di Hotel Luwansa, Jakarta, kajian Ideologi Kesehatan ini diluncurkan langsung oleh Prof Nila F Moeloek, inisiator dan Ketua Dewan Pembina IHDC yang juga Menteri Kesehatan RI 2014-2019 dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, akademisi lintas disiplin, media, organisasi profesi kesehatan, hingga komunitas masyarakat.

“Kesehatan adalah soal ideologi, bukan sekadar urusan teknis atau statistik. Kita harus bersama bergandengan tangan membangun sistema kesehatan dengan fondasi nilai keadilan. Falsafah Pancasila harus hadir nyata dalam Ideologi Kesehatan yang mmewarnai seluruh kebijakan kesehatan kita termasuk dalam mengatasi tantangan globalisasi,” tegas Prof Nila dalam sambutan dan penjelasan kontekstual tentang IHDC ini. 

Menurut Prof Nila, kajian ini berangkat dari keinginan turut berkontribusi akan kondisi kesehatan Indonesia yang kian banyak tantangan dan permasalahan.

Dalam laporan publik ini, ketua tim peneliti ideologi kesehatan IHDC, Ray Wagiu Basrowi memaparkan bahwa kajian mendalam dan panjang dari tim IHDC dengan keterlibatan berbagai pakar di bidangnya telah melahirkan enam dimensi utama ideologi kesehatan Indonesia, hasil sintesis dari brainstorming pakar, studi literatur, dan diskusi lintas sektor:

1. Kedaulatan – mengutamakan kendali nasional atas sumber daya kesehatan.
2. Komunitas dan Solidaritas – memperkuat gotong royong kesehatan berbasis komunitas.
3. Kesetaraan – menjawab ketimpangan layanan dan perlakuan terhadap kelompok rentan, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.
4. Ekonomi dan Jaminan Pembiayaan – memperjuangkan sistem pembiayaan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tidak mampu.
5. Pendidikan dan Promosi Kesehatan – membangun gerakan literasi kesehatan sejak pendidikan dasar hingga komunitas.
6. Tata Kelola – mendorong birokrasi kesehatan yang transparan, partisipatif, dan responsif berbasis teknologi dan kepercayaan publik.

“Setiap dimensi disertai dengan indikator keberhasilan yang terukur, seperti roadmap kemandirian, rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, tingkat kepesertaan JKN, indeks literasi kesehatan, dan sistem audit sosial digital layanan publik, dilengkapi dengan model pengukuran berbasis komunitas,” ujar Ray Wagiu Basrowi, dalam presentasi blueprint IHDC model.

Yang menarik, seluruh dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan diikat oleh roh utama: partisipasi rakyat. IHDC menyebut partisipasi bukan sekadar pelibatan formal dalam musrenbang, tetapi keterlibatan bermakna rakyat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem kesehatan mereka sendiri.

“Tanpa partisipasi yang nyata dan kolektif, ideologi hanyalah slogan. Kita ingin rakyat merasa menjadi pemilik sistem kesehatan, bukan hanya pengguna yang pasrah,” ujar Nila, yang juga pernah menjadi Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millenium Development Goals (MDG).

Laporan ini juga memperkuat argumen ilmiah dengan merujuk pada kajian filsafat sosial dan politik. Itu sebabnya, empat pakar kunci yang mewakili puluhan kontributor ahli dalam kajian Ideologi Kesehatan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila disebut sebagai fondasi paling cocok bagi bangsa Indonesia dalam membangun sistem kesehatan berbasis keadilan substantif.

Guru besar antropologi Prof Semiarto Aji Purwanto dan Pakar bidang hukum dan kebijakan kesehatan Djarot Dimas juga menyoroti pemikiran global yang menyatakan bahwa keadilan adalah “fairness”, yaitu keberpihakan kepada mereka yang paling rentan, bukan sekadar distribusi angka yang merata.

Sementara Guru besar dan ekonom kesehatan Prof Ascobat Gani dan jurnalis humaniora dan kesehatan Adhitya Ramadhan menegaskan pentingnya prinsip partisipatori terutama secara kualitas agar komunitas dapat membangun kesehatan secara ideologis dan berkelanjutan.

Dari sinilah IHDC menekankan bahwa kebijakan kesehatan yang baik bukanlah yang mengejar angka cakupan tertinggi, tetapi yang paling berpihak kepada mereka yang paling terpinggirkan. IHDC mendorong agar hasil kajian ini diintegrasikan ke dalam dokumen-dokumen strategis pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan, bahkan menjadi basis advokasi lintas sektor dan gerakan civil society.
 
Dalam sesi penutupan, IHDC menyerahkan Executive Summary Blueprint Ideologi Kesehatan IHDC Model 2025 secara simbolis kepada perwakilan pemerintah, akademisi, dan media. 

IHDC juga berkomitmen untuk melanjutkan kajian ini melalui publikasi ilmiah, forum diskusi publik, serta kampanye edukasi kepada masyarakat. (Z-1)