Awal 2026 Penuh Gejolak, Indonesia Serukan Hukum Internasional Harus Dihormati

Menteri Luar Negeri Sugiono dalam wawancara cegat dengan wartawan usai menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).(Antara)

INDONESIA menyatakan keprihatinan besar terhadap kondisi tatanan dunia dan penegakan hukum internasional yang semakin rapuh. Menanggapi dinamika global terakhir, Indonesia menyerukan komitmen agar hukum internasional dihormati oleh semua.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (14/1).

Dinamika dunia pada awal tahun ini diwarnai sejumlah peristiwa besar yang memicu ketegangan internasional. Salah satunya aksi Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

Selain itu, situasi di Iran juga memanas setelah Teheran menuding adanya keterlibatan pihak asing yang menyusup dalam aksi protes di berbagai kota. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali melontarkan ancaman intervensi ke Iran.

Meski tidak secara eksplisit menyebut negara tertentu, Menlu Sugiono menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menghormati hukum internasional dan memperkuat multilateralisme.

Jika tidak, imbuh Sugiono, kepercayaan terhadap tatanan dunia bakal runtuh. Indonesia menegaskan aturan dan nilai yang disepakati bersama merupakan fondasi penting bagi stabilitas dan keamanan global.

“Itu situasi yang kita lihat bahwa multilateralisme perlu diperkuat, perlu ada re-commitment untuk kita semua. Karena ini adalah nilai-nilai dan aturan-aturan yang kita sepakati,” ucap Sugiono usai menyampaikan PPTM 2026.

“Itu lah yang membuat ada jaminan terhadap keselamatan semua bangsa di seluruh dunia. Saya kira kita tetap harus memperhatikan nilai-nilai itu,” ucap Sugiono.

Dalam pemaparannya, Sugiono mengingatkan situasi awal 2026 ini menunjukkan betapa rentannya tatanan global. Menurut Sugiono, berbagai pelanggaran terhadap aturan internasional yang tidak disertai konsekuensi nyata menggerus kepercayaan terhadap sistem global.

“Mengawali 2026 ini, kita diingatkan kembali betapa rapuhnya tatanan dunia saat ini. Kepentingan nasional yang sempit mengalahkan keamanan bersama. Hukum internasional yang selama ini menjadi pagar stabilitas dunia, sering disalahgunakan melalui pendekatan yang bersifat ala carte,” ujarnya.

“Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri,” tegasnya.

Sugiono juga menyoroti semakin melemahnya efektivitas tata kelola global dalam merespons krisis yang berkembang cepat dan kompleks. Pada saat yang sama, sejumlah negara kunci justru dinilai menarik diri dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga stabilitas dunia.

Sugiono mengingatkan situasi global saat ini memperlihatkan pola berulang dalam sejarah ketika negara-negara lebih memilih bergerak dalam mode bertahan hidup masing-masing. Dia merujuk pada kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yang pada akhirnya membuka jalan menuju Perang Dunia II.

“Sejarah terulang kembali yang kemudian menyebabkan banyak negara yang masuk ke dalam survival mode-nya masing-masing. Terakhir kali dunia mengalami gejala-gejala ini, liga bangsa-bangsa kolaps yang kemudian berujung pada pecahnya Perang Dunia II,” ujarnya.

Selain mendorong penguatan multilateralisme dan penghormatan hukum internasional, Sugiono menyampaikan Indonesia terus memperkuat ketahanan nasional sebagai fondasi utama menghadapi dinamika global.

"Yang terpenting bagi kita, yang saya kira merupakan juga kepentingan terbesar nasional, adalah menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia," ucapnya. (Dhk/I-1)